Prespektif Baru Penanggulangan Bencana

PERKEMBANGAN kesadaran masyarakat dunia untuk menekan kerugian akibat terjadinya bencana cukup menggembirakan. Kini ada kesadaran bersama bahwa target pencapaian pembangunan dan peningkatan kualitas hidup dengan berbagai persyaratannya tidak tercapai karena adanya interupsi kejadian bencana. Sehingga lahirlah kesepakatan - kesepakatan di tingkat global yang mengusung konsep pengurangan risiko bencana seperti Hygo Framerwork for Action 2005 - 2015 yang dilanjutkan menjadi Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 - 2030.

Indonesia juga menegaskan kesadaran dan komitmennya melalui UU 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang tidak saja berkutat menunggu kejadian bencana dan mengirim bantuan. Tapi juga mengawal kerja-kerja pembangunan agar tidak menambah risiko bencana. Selain juga mengusahakan segala upaya pembangunan adalah bagian dari peningkatan kapasitas untuk menghadapi kejadian bencana.

Muhammadiyah

Sebagai organisasi kemasyarakatan dengan jaringan terluas di Indonesia, Muhammadiyah menganggap kesadaran tersebut di atas sejalan dengan kepentingan Persyarikatan. Kerja-kerja dakwah melalui bidang kesehatan, pendidikan, amal sosial, pengembangan ketahanan masyarakat dan keagamaan yang dilakukan satu abad lebih ini juga memerlukan mekanisme yang memastikan hasil kerja-kerja dakwah tersebut tidak rusak, runtuh, atau hilang karena bencana. Karena bencana terjadi sebenarnya bukanlah karena ada gunung yang meletus atau gempa yang mengguncang bumi. Namun karena pengetahuan, keterampilan, persiapan dan perhitungan manusia yang tidak tepat dalam mengantisipasinya. Atau bahkan banyak yang mengabaikan keharusan peningkatan kemampuan diri untuk mengantisipasinya.

Seharusnya, kalaupun harus jatuh korban jiwa atau kerusakan amal usaha, akan bernilai sebagai sebuah kesungguh-sungguhan bila berikhtiar. Bila sudah dilakukan berbagai upaya maksimal dari mengenal jenis ancaman, mengenali kelemahan diri, mengenali potensi diri, membangun kesepakatan untuk mengurangi risiko, merencanakan pembagian peran bila terjadi kejadian darurat, hingga melatih diri untuk menghadapi kemungkinan kejadian terburuknya. ”Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”(QS 13: 11).

Selain kesadaran internal tersebut di atas, Muhammadiyah juga memiliki posisi strategis dengan jaring-jaring yang dimiliki hingga tingkat desa, serta dukungan rumah sakit, sekolah dan berbagai amal usaha lainnya. Juga kekuatan kader yang termobilisasi dalam gerakan pelajar, mahasiswa, pemuda, perempuan hingga kepanduan dan seni beladiri. Kesemuanya itu bisa digerakkan sebagai pelopor perubahan paradigma dalam melihat kejadian bencana seperti tersebut di atas. Sebagai pelopor kesadaran baru bahwa manusia bisa mengusahakan dengan bersungguh-sungguh untuk mengurangi jatuhnya korban karena bencana dengan ikhtiar yang maksimal. Bila data BNPB menyatakan bahwa semua daerah di Indonesia berisiko bencana, maka jaring-jaring Muhammadiyah ini menjadi sangat strategis untuk digerakkan menjadi pelopor pengurangan risiko bencana.

Membangun Gerakan

Upaya menolong korban bencana sebelum benar-benar menjadi korban ini harus diawali dari kesadaran bersama bahwa Allah SWT tidak pernah menurunkan keburukan di muka bumi ini. Manusialah yang menentukan apakah kejadian tersebut berakibat buruk atau berakibat baik menurut perspektifnya sendiri. Kejadian yang kita sebut bencana seharusnya tidak kita maknai sebagai kejadian buruk bila kita mampu mengubah diri menjadi manusia utama, yang melek ilmu pengetahuan, mengerti karakter alam, memahami kerentanan dan potensi manusia. Serta mampu membangun sistem kehidupan yang tidak menjerumuskan kita pada ketidakwaspadaan kepada gejala alam dan sosial yang terjadi di bumi ini.

Sejak tahun 2010 telah didirikan Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), atau Lembaga Penanggulangan Bencana (LPB), dengan maksud untuk melakukan itu semua. Melanjutkan tradisi Al Maun yang berkomitmen memanajemen sumber daya (harta, waktu, pengetahuan, keterampilan, akses politik dan lainnya) dari mereka yang berpunya untuk mereka yang tidak berpunya. Dengan kesadaran, mereka yang tidak berpunya itulah mereka yang berisiko tinggi menjadi korban bencana. Mereka yang berpotensi menjadi korban bencana, adalah mereka yang belum terpenuhi hak-haknya.

Kita yang menguasai sumber daya, menjadi kewajiban kifayah untuk memenuhinya dengan segala upaya, tanpa menunggu kejadian bencana.

*) Arif Nur Kholis,

Sekretaris Lembaga Penanggulangan Bencana Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Dimuat di Kedaulatan Rakyat, halaman 12, 1 April 2016